PURWAKARTA – Masuknya investasi pusat data berbasis artificial intelligence (AI) senilai sekitar Rp3,5 triliun ke kawasan Jatiluhur menjadi salah satu perkembangan baru dalam ekspansi industri digital di Jawa Barat.
Proyek tersebut dikembangkan BDx Data Centers melalui AI Campus 2 atau CGK4. Kapasitas yang direncanakan mencapai 640 megawatt, dengan pembangunan dilakukan secara bertahap dan tahap pertama ditargetkan beroperasi pada 2027.
Di tengah potensi ekonomi yang ditawarkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberi perhatian khusus terhadap penggunaan air.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kebutuhan industri tidak boleh mengganggu pasokan air untuk masyarakat maupun pertanian. Salah satu wilayah yang menjadi bagian dari perhitungan distribusi tersebut adalah Bekasi.
Pada tahap awal, operasional pusat data diperkirakan membutuhkan sekitar 6.000 meter kubik air per hari. Kebutuhan itu dapat meningkat hingga sekitar 33 ribu meter kubik per hari ketika fasilitas mencapai kapasitas penuh.
Dedi meminta penghitungan ketersediaan air dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan eksisting di Bekasi, Karawang, Subang, Jakarta serta sektor pertanian.
Langkah tersebut dinilai penting karena Jatiluhur selama ini memiliki fungsi strategis dalam menopang kebutuhan air lintas wilayah.
Selain persoalan air, Dedi juga meminta proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL dilakukan secara transparan.
“AMDAL ini barang publik, bukan barang privat,” kata Dedi Mulyadi.
Keterbukaan AMDAL diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai dampak operasional pusat data, baik dari sisi kebutuhan energi, penggunaan air, tingkat kebisingan maupun dampak lingkungan lainnya.
Di luar aspek lingkungan, investasi ini memiliki peluang mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan pusat data dapat menciptakan kebutuhan tenaga kerja, jasa konstruksi, tenaga teknologi informasi serta berbagai layanan pendukung lainnya.
Dengan pengawasan yang kuat, ekspansi industri AI di Jatiluhur diharapkan mampu berjalan seiring dengan perlindungan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pasokan air bagi kawasan Bekasi.
