BOGOR – IPB University meluruskan berbagai informasi yang berkembang terkait keterlibatannya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kampus menegaskan bahwa IPB tidak mengelola operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan mengambil peran strategis dalam penguatan riset dan sistem pemenuhan gizi nasional.
Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog terbuka antara pimpinan kampus dan mahasiswa yang digelar di Gedung Startup Center, Kampus Taman Kencana, Bogor. Forum itu menjadi sarana untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi IPB dalam program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet, mengatakan sejak awal pihaknya telah memutuskan untuk tidak terlibat langsung dalam operasional SPPG karena mempertimbangkan berbagai risiko teknis dan aspek keamanan pangan.
“Kami ingin meluruskan informasi yang berkembang. Peran IPB bukan mengelola dapur MBG, tetapi memperkuat fondasi ilmiah dan sistem agar program ini berjalan dengan baik,” ujar Alim.
Menurutnya, kontribusi IPB diwujudkan melalui pembentukan Center of Excellence (CoE) Pemenuhan Gizi Nasional bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, Unicef, dan sejumlah mitra lainnya.
Melalui CoE tersebut, IPB berperan dalam penyusunan kajian akademik, pengembangan standar mutu, pelatihan sumber daya manusia, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis data. Kampus juga mendorong pembentukan pusat-pusat keunggulan serupa di berbagai daerah di Indonesia.
Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal IPB University, Prof Erika B Laconi, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki mandat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan ekosistem kebijakan.
Ia menyebut mahasiswa dan sivitas akademika dapat berkontribusi melalui penelitian, pengawasan lapangan, inovasi pangan, hingga pengembangan startup berbasis pangan dan gizi untuk mendukung keberlanjutan program.
Terkait pengelolaan SPPG, IPB menjelaskan bahwa pembangunan dan operasionalnya dilakukan oleh PT Bogor Life Science and Technology (BLST), perusahaan holding milik IPB, melalui yayasan yang dibentuk secara khusus dan berbadan hukum terpisah.
Direktur PT BLST, Dr Luhur Budijarso, mengatakan pengembangan SPPG telah melalui kajian risiko selama lebih dari satu tahun. Menurutnya, model yang dibangun tidak semata mengejar keuntungan operasional, tetapi juga bertujuan memperkuat ekosistem agribisnis dan rantai pasok pangan yang berkelanjutan.
“Model ini dirancang agar petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal dapat menjadi bagian dari rantai pasok pangan sehingga manfaat ekonomi program bisa dirasakan lebih luas,” katanya.
BLST juga menegaskan bahwa lokasi SPPG tidak berada di dalam lingkungan kampus IPB, tidak menggunakan fasilitas dan sumber daya kampus, serta tidak diperuntukkan bagi pengadaan MBG untuk mahasiswa.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB menyatakan dialog terbuka tersebut penting untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai posisi IPB dalam program MBG sekaligus mendorong mahasiswa ikut mengawal implementasi program pemenuhan gizi nasional.
