KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi terus memperkuat komitmennya dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan anggaran publikasi serta kemitraan dengan media massa.
Pemkot Bekasi menyampaikan bahwa anggaran publikasi memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Melalui pengelolaan yang baik dan terukur, berbagai program pembangunan, kebijakan daerah, hingga layanan publik dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, seluruh penggunaan anggaran publik tetap berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan kemitraan yang profesional, sehat, dan berintegritas dengan insan pers serta perusahaan media. Sinergi ini dinilai penting untuk memastikan informasi publik dapat tersampaikan secara efektif, cepat, dan berimbang kepada masyarakat.
Selain itu, Pemkot Bekasi secara berkala melakukan evaluasi terhadap mekanisme kerja sama publikasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik sekaligus memperkuat sistem pengawasan dalam pengelolaan anggaran.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di Kota Bekasi.
Komitmen tersebut juga tercermin dari capaian Pemerintah Kota Bekasi dalam evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengelolaan APBD Tahun 2025.
Dalam evaluasi tersebut, Kota Bekasi berhasil meraih skor 83 dan masuk dalam kategori zona hijau, yang menunjukkan bahwa tata kelola anggaran daerah dinilai berjalan dengan baik dan akuntabel.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD serta memperkuat upaya pencegahan korupsi di seluruh sektor pemerintahan.
“Capaian ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan,” ujar Tri Adhianto.
Ia menambahkan, evaluasi MCP KPK merupakan instrumen penting dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ke depan, Pemkot Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan anggaran publikasi dan kemitraan media yang transparan, profesional, dan akuntabel.
