KOTA BEKASI – Persoalan jalan lingkungan, saluran air hingga kebutuhan pemberdayaan masyarakat bakal menjadi perhatian Wali Kota Bekasi Tri Adhianto ketika mulai berkantor di sejumlah RW pada Januari 2027.
Tri menyiapkan agenda tersebut untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan sekaligus mendengar aspirasi warga sebelum menentukan langkah penanganan.
Ia menyampaikan rencana itu dalam Forum Dialog Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia di RW 24, Kemang Pratama, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu.
Menurut Tri, kebutuhan setiap RW berbeda sehingga pembangunan tidak bisa sepenuhnya menggunakan pola yang sama.
“Mulai Januari 2027, saya berencana berkantor di RW-RW. Kita ingin melihat, mendengar dan mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Ia mencontohkan, persoalan di tingkat lingkungan dapat berupa jalan yang membutuhkan perbaikan, saluran air yang bermasalah, maupun kebutuhan ruang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi warga.
Karena itu, keberadaan pemerintah langsung di lingkungan diharapkan membantu menentukan skala prioritas pembangunan secara lebih tepat.
Agenda tersebut juga berkaitan dengan program Lingkar Keren atau Lingkungan Masyarakat Kota Bekasi Keren.
Pemkot Bekasi melalui program tersebut mengalokasikan dana sebesar Rp100 juta untuk setiap RW. Dana dapat dimanfaatkan bagi pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan wilayah.
Tri mengatakan, ketua dan pengurus RW memiliki peran penting dalam memastikan anggaran digunakan untuk menjawab persoalan yang benar-benar dirasakan warga.
Ia meminta pengurus lingkungan tidak hanya menyusun daftar kebutuhan, tetapi mampu menentukan persoalan mana yang harus lebih dahulu diselesaikan.
Di sisi lain, Tri menekankan pembangunan lingkungan tetap membutuhkan partisipasi masyarakat.
Kegiatan gotong royong, menjaga fasilitas publik, hingga keterlibatan dalam menyelesaikan persoalan bersama dinilai penting agar hasil pembangunan dapat bertahan dan memberikan manfaat jangka panjang.
Dengan rencana berkantor di RW mulai 2027, Pemkot Bekasi ingin membangun komunikasi yang lebih langsung antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan warga.
