KOTA BEKASI — Tim Penggerak PKK Kota Bekasi memperkenalkan aplikasi SiCantik Kota Bekasi dalam presentasi yang digelar di Aula Nonon Sonthanie, Pemerintah Kota Bekasi, Senin (12/5/2026). Aplikasi tersebut dipaparkan langsung oleh Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, di hadapan sejumlah stakeholder dan unsur perangkat daerah.
SiCantik merupakan sistem digital yang dirancang untuk mendukung pendataan keluarga berbasis wilayah secara terintegrasi. Melalui aplikasi tersebut, proses pengumpulan hingga validasi data dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kader, RT/RW, kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota.
Dalam presentasinya, Wiwiek Hargono menjelaskan bahwa digitalisasi dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas kerja kader PKK sekaligus memperkuat kualitas data daerah.
Menurutnya, selama ini proses pendataan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu cukup panjang dalam proses rekapitulasi. Selain itu, sistem manual dinilai memiliki potensi terjadinya duplikasi data dan keterlambatan laporan.
“Dengan sistem digital, data dapat lebih cepat dihimpun, tervalidasi, dan siap diolah menjadi dasar kebijakan,” ujarnya.
Melalui SiCantik, pemerintah daerah nantinya dapat melihat kondisi keluarga berdasarkan wilayah, tingkat validasi data, hingga pemetaan keluarga rentan yang membutuhkan intervensi program.
Aplikasi tersebut juga dilengkapi dashboard statistik yang menampilkan perkembangan pendataan secara berkala. Data yang dihimpun disebut dapat mendukung berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial hingga ekonomi.
Dalam alur kerja yang dipresentasikan, kader melakukan input data keluarga melalui sistem digital. Data kemudian diverifikasi secara berjenjang sebelum masuk ke proses konsolidasi tingkat kota dan ditampilkan dalam dashboard pelaporan.
TP PKK Kota Bekasi menilai penguatan sistem data digital menjadi bagian penting dalam mendukung program Bekasi Satu Data. Selain mempermudah kerja kader di lapangan, sistem tersebut diharapkan mampu menghadirkan basis data keluarga yang lebih rapi, akurat, dan mudah diakses untuk kebutuhan kebijakan pemerintah daerah.
