UPDATE BEKASI – DPRD Kota Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Kalimalang Water Park yang digagas Pemerintah Kota Bekasi sebagai bagian dari visi pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, mengatakan kawasan wisata air yang dipadukan dengan sentra kuliner tersebut berpotensi menjadi destinasi unggulan sekaligus ikon baru Kota Bekasi. Menurutnya, proyek itu tidak hanya menghadirkan ruang rekreasi bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Wisata air Kalimalang dirancang sebagai destinasi wisata baru yang punya daya saing, bahkan berpotensi dikenal secara nasional dan internasional,” ujar Faisal dalam keterangannya.
Ia menilai keberadaan Kalimalang Water Park dapat memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat sekitar, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor jasa, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Faisal bahkan membandingkan potensi kawasan tersebut dengan destinasi wisata populer di Indonesia seperti Malioboro di Yogyakarta. Menurutnya, jika kawasan Kalimalang mampu menarik satu juta pengunjung dengan rata-rata pengeluaran Rp500 ribu per orang, maka perputaran ekonomi yang tercipta dapat mencapai Rp500 miliar.
“Pelaku UMKM, tukang parkir, dan pihak-pihak terkait lainnya turut menikmati manfaat ekonomi dari kehadiran destinasi wisata tersebut,” katanya.
Selain wisata air, Faisal menyoroti pentingnya pembangunan sentra kuliner terpadu di Kota Bekasi. Selama ini, kata dia, wisatawan yang datang ke Bekasi masih kesulitan menemukan pusat oleh-oleh khas daerah secara terintegrasi.
Produk-produk khas seperti Dodol Betawi, Bandeng Rorod, Kembang Goyang, Kue Akar Kelapa, hingga berbagai olahan makanan tradisional lainnya diharapkan dapat dipasarkan dalam satu kawasan yang mudah dijangkau pengunjung.
Di luar sektor pariwisata, Faisal juga menyoroti kebutuhan penambahan sekolah negeri di Kota Bekasi. Ia mengaku masih menerima banyak laporan dari orang tua yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan negeri akibat keterbatasan daya tampung sekolah.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian kebutuhan pembangunan unit SMP Negeri dan SMA Negeri baru guna mendukung program wajib belajar 12 tahun yang telah diamanatkan undang-undang.
“Masyarakat sangat menantikan unit sekolah yang baru,” ujarnya.
Terkait persoalan banjir, Faisal mengapresiasi pembangunan sejumlah polder oleh Pemerintah Kota Bekasi. Namun ia menilai langkah tersebut masih bersifat jangka pendek dan belum menjadi solusi permanen.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan pembangunan hunian vertikal atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) melalui kerja sama dengan pengembang untuk menata kawasan permukiman kumuh dan daerah rawan banjir.
Faisal berharap berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah dapat mempercepat transformasi Kota Bekasi menjadi kota urban modern yang nyaman, produktif, dan sejahtera bagi seluruh warganya.
