KOTA BEKASI – Viral video penertiban spanduk jemaah haji di kawasan Mina, Arab Saudi, menjelang puncak ibadah Armuzna memunculkan perhatian publik setelah salah satu spanduk bertuliskan “Kloter 19 JKS Gelombang 2” menampilkan foto Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Menanggapi hal tersebut, pengurus kloter menegaskan bahwa spanduk itu tidak memiliki kaitan dengan Wali Kota Bekasi dan dibuat sepenuhnya atas inisiatif internal rombongan jemaah.
Ketua Jemaah Kloter 19 JKS Gelombang 2, Muhamad Ibnu, menjelaskan spanduk dipasang sebagai penanda visual atau titik temu untuk memudahkan jemaah asal Bekasi mengenali rombongan mereka di tengah kepadatan kawasan Mina.
“Hal itu untuk memudahkan jemaah Bekasi menemukan tenda. Adapun pemasangan foto Wali Kota yang kami cantumkan semata-mata sebagai bentuk penghormatan kepada beliau,” kata Ibnu.
Menurutnya, keberadaan penanda visual sangat membantu, terutama saat fase Armuzna ketika mobilitas jemaah meningkat dan risiko terpisah dari rombongan menjadi lebih besar.
Spanduk tersebut sebelumnya ikut diamankan dalam penertiban yang dilakukan tim Kementerian Agama dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Inspeksi dipimpin langsung Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar, sebagai bagian dari penataan area maktab dan tenda agar tetap sesuai peruntukan.
Namun setelah video penertiban beredar luas, keberadaan foto Wali Kota Bekasi pada spanduk memicu beragam interpretasi di media sosial. Sejumlah komentar bahkan mengaitkannya dengan pribadi Tri Adhianto.
Menanggapi hal itu, pengurus Kloter 19 JKS menegaskan bahwa spanduk tidak menunjukkan adanya area khusus ataupun fasilitas istimewa bagi pejabat daerah.
Seluruh tenda, kata Ibnu, tetap digunakan normal untuk jemaah asal Kota Bekasi sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada perlakuan khusus maupun privilese bagi pihak tertentu.
Pengurus juga memastikan Pemerintah Kota Bekasi dan Wali Kota Tri Adhianto tidak terlibat dalam pembuatan maupun pemasangan spanduk tersebut.
Sebagai bentuk tanggung jawab atas polemik yang berkembang, pihak kloter turut menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada Wali Kota Bekasi dan masyarakat luas agar tidak muncul kesimpangsiuran informasi.
Pengurus menegaskan spanduk tersebut murni difungsikan sebagai titik kumpul jemaah dan tidak memiliki muatan politis ataupun kepentingan lain di luar kebutuhan teknis lapangan.
