KOTA BEKASI – Wacana kenaikan tarif Transjabodetabek yang belakangan ramai diperbincangkan masih dalam tahap pembahasan. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memastikan belum ada keputusan final terkait rencana penyesuaian tarif layanan transportasi publik tersebut.
Hal itu disampaikan Tri setelah melakukan komunikasi langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai isu yang menjadi perhatian banyak warga Bekasi, khususnya para komuter yang setiap hari bepergian ke Jakarta.
“Pak Gubernur sudah berbicara dengan saya. Bersama Sekretaris Daerah, kami juga telah berdiskusi mendalam mengenai hal ini,” ujar Tri Adhianto, Senin (15/6/2026).
Menurut Tri, Pemprov DKI Jakarta saat ini menghadapi tantangan berupa tingginya biaya subsidi untuk mendukung operasional transportasi publik. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan munculnya kajian terkait kemungkinan penyesuaian tarif Transjabodetabek.
Ia menjelaskan, biaya operasional untuk melayani satu penumpang diperkirakan mencapai sekitar Rp15.000 per perjalanan. Namun, tarif yang saat ini dibayarkan pengguna masih sebesar Rp3.500.
Artinya, pemerintah masih menanggung subsidi sekitar Rp11.500 hingga Rp12.000 untuk setiap perjalanan penumpang.
“Beredar informasi seolah-olah subsidi ini akan dicabut. Jika dihitung secara ekonomi, tarif yang seharusnya diterapkan berada di kisaran Rp13.500 hingga Rp15.000 per penumpang,” jelasnya.
Meski demikian, Tri menegaskan bahwa informasi tersebut bukan berarti tarif akan langsung naik ke angka tersebut. Pemerintah masih melakukan berbagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan.
Menurutnya, aspek sosial dan kebutuhan masyarakat menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan transportasi publik.
Bagi warga Bekasi, Transjabodetabek merupakan salah satu moda transportasi favorit karena menawarkan biaya perjalanan yang relatif terjangkau untuk menuju pusat-pusat aktivitas di Jakarta. Karena itu, setiap perubahan tarif akan berdampak langsung pada pengeluaran harian para pengguna.
Tri juga mengingatkan bahwa transportasi publik memiliki manfaat besar dalam mengurangi kemacetan dan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.
“Pak Gubernur pun memahami bahwa transportasi publik berperan besar untuk mengurangi kemacetan. Oleh karena itu, penyediaan layanan yang baik tetap harus menjadi perhatian dan didukung bersama,” katanya.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih melakukan kajian terkait skema tarif yang paling tepat. Pemerintah Kota Bekasi berharap hasil pembahasan nantinya dapat menjaga keseimbangan antara keberlanjutan layanan transportasi publik dan kemampuan masyarakat dalam menjangkaunya.
